Peacebuilding

Somebody should be brought to court… // they killed my children…
People want peace.. // justice is important for reconciliation because someone will feel lighter if the man who killed her husband is punished…

 Peacebuilding merupakan salah satu dari tiga pendekatan utama yang sering digunakan dalam resolusi konflik selain peacekeeping dan peacemaking.  Pendekatan ini merupakan eksekusi implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, atau ekonomi yang bertujuan untuk terciptanya perdamaian yang berkelanjutan. Dalam artikel Miall yang berjudul Contemporary Conflict Resolution, peacebuilding diartikan sebagai upaya bantuan internasional (eksternal) dalam membantu negara konflik yang membutuhkan ‘penyembuhan’ dari trauma perang atau dalam rangka meminimalisir kemungkinan terjadinya kekerasan struktural akibat pembangunan berbagai sektor.

Keadilan dan rekonsiliasi merupakan kebutuhan agar dicapainya peacebuilding. Tidak hanya tercapainya perdamaian hitam di atas putih namun keadilan juga harus dilibatkan dalam situasi post-conflict seperti mengakhiri kekerasan sistematis, perbaikin hukum (pasal karet), maupun dalam menghakimi pelanggar HAM berat. Keadilan trasisi sangat penting dalam menjalankan rangkaian ini. Namun, mempertemukan isu dan fenomena kekerasan-konflik dengan keadilan-rekonsiliasi merupakan hal yang dilematis bagi negara yang mempunyai sejarah ‘kelam’ seperti tragedi 1998 pada rejim Soeharto di Indonesia, genosida 1975-1978 pada rejim Pol Pot di Kamboja, konflik etnik 1994 di Rwanda, dan lainnya. Pun hal tersebut merupakan pelanggaran HAM berat[1] yang belum tuntas sampai sekarang[2].

Pelanggaran HAM berat pada sejarah lampau suatu negara konflik tersebut, biasanya tidak tuntas karena impunitas. Alih-alih diperjuangkannya keadilan transisi oleh aktor non-negara di negara sendiri, bantuan dari eksternal pun kadang tidak pernah ditanggapi dengan dalih tidak usah mencampuri urusan rumah tangga.

Genosida, konflik etnik, perkosaan, dan bentuk tipe kekerasan struktural yang menimbulkan dibutuhkannya rekonsiliasi selalu menemui jalan buntu. Pun merupakan proses panjang yang membutuhkan perjuangan konsisten dan berkelanjutan. Juga, rekonsiliasi bukan hanya menyoal tentang pelukan dan minta maaf. Namun harus ada kekukuhan pelaku, korban, keluarga korban, negara, siapapun yang terlibat untuk menarik pembelajaran dari pengungkapan kebenaran masa lalunya. Legal justice seperti keadilan retribusi, restitusi, restoratif, prosedural harus benar-benar ditempuh untuk mencapai rekonsiliasi. Contohnya, masyarakat masih membutuhkan material untuk merekonstruksi rumah atau mengganti barang yang hilang. Pun mengapus stigma yang diterima korban dari masyarakat sekitar sebagai kompensasi.

Praktik peacebuildiing ini berkaitan dengan perspektif sistem sosial yang kompleks dalam memahami perubahan sosial yang dinamis. Tidak sedikit individu maupun yang terlibat khususnya di area grassroot kurang maksimal dalam memanfaatkan momen tersebut untuk tukar pikiran, diskusi, maupun riset mendalam. Praktiknya agak susah kalau dikomparasi dengan teori atau pemikiran positivis.

Dengan mengalanisis sistem sosial yang kompleks bagi negara konflik, peacebuilding dapat diraih dari mempelajari satu sama lain dalam membangun pola baru dalam hubungan komunitas-individu agar terbentuk struktur sosial yang aman dan kuat. Diskusi, riset mendalam, tukar pikiran, survey korban, bisa dijadikan medium dalam memanfaatkan sistem sosial yang kompleks tersebut. Meskipun jalannya panjang, apalagi impunitas masih terjadi, pencapaian peacebuilding hanya akan tercapai dengan konsisten dan berkelanjutan (networking, diskusi, dan lainnya).

Because we
can’t change the world by only one pair of hands.

WORLD PEACE.

Referensi

Lambourne, Wendy. 2004. Post-Conflict Peacebuilding: Meeting Human Needs for Justice and Reconsiliation. ISSN: 1742-0601
Download here PostConflictPeacebuilding

Loode, Serge. 2011. Peacebuilding in Complex Social Systems. ISSN 1742-0601
Download here Peacebuilding in Complex Social System

Maschietto, Roberta Holanda. 2011. Peacebuilding: Preventing Violent Conflict in a Complex World by Dennis J. D. Sandole. ISSN 1742-0601
Download here Peacebuilding Preventing Violent Conflict

Miall, Hugh; Ramsbotham, Oliver and Woodhouse, Tom. 1998. Contemporary Conflict Resolution. UK: Cambridge Politic Press

[1] Yuridiksi International Criminal Court (ICC) menyebutkan 4 bentuk pelanggaran HAM berat, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

[2] Kamboja telah meminta maaf terkait rekonsiliasi, namun masyarakat skeptis karena impunitas masih terjadi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s